Panggil Facebook, Komisi I DPR Juga akan Cecar Soal Pajak

Panggil Facebook, Komisi I DPR Juga akan Cecar Soal Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahri memastikan, DPR akan memanggil perusahaan raksasa penyedia layanan internet Facebook pekan depan.

Menurut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahri, DPR akan mencecar Facebook mulai asal bobolnya data 1 juta pengguna Facebook Indonesia hingga kepatuhan pajak.

"Makanya kau tanya dulu, 'anda bayar pajak atau nir, segala macam'. Nanti, udah bikin bocor, nir bayar pajak lagi, hukumlah, kalau perlu ditutup," celoteh dia saat dihubungi, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Abdul Kharis nir mengetahui niscaya apakah Facebook Indonesia bersedia tiba atau nir ke Gedung DPR buat kedap bareng Komisi I DPR. Menurut dia, sekretariat komisi I yang mengurusi hal tersebut.

Baca juga: Zuckerberg Tenangkan Investor, Saham Facebook Menguat

Selain Facebook, Kondisi I juga rencananya akan memanggil Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo) kepada pekan depan.

"Kalau nir galat akan muncul kedap Senin atau Selasa. Ada planning lain, sekalian kami tanyakan (soal kebocoran data). Setelah itu kita panggil Facebook," celoteh dia.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi & Informatika (Menkominfo) Rudiantara memanggil perwakilan Facebook Indonesia. Pemanggilan menyusul laporan mutakhir Facebook terkait jumlah data tertentu pengguna yang dicuri firma Cambridge Analytica.

Sebanyak 1 juta data pengguna Indonesia masuk dalam total 87 juta data pengguna Facebook global yang dipegang Cambridge Analytica.

Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo mengutarakan permintaan kepada Facebook buat ditindaklanjuti terkait antisipasi kebocoran data pengguna kepada Indonesia.

Pamer foto langsung pada facebook, SBY ikuti Barack Obama

Pamer foto pribadi di facebook, SBY ikuti Barack Obama

Akun fan page Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Facebook akhir-akhir ini lebih digunakan buat membicarakan hal-hal pribadi kepada publik. Baru-baru ini, SBY mengunggah foto pernikahannya dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono kepada 30 Juli 1976 atau tepat 37 tahun lalu.

BERITA TERKAIT
Mantan menteri SBY reuni bikin foto 'bukan kabinet tandingan'
Hari terakhir sebagai Presiden Indonesia, SBY panen simpati
Presiden SBY banjir simpati di Facebook & Instagram

Di foto pernikahan itu, tampak pasangan SBY-Ani mengenakan kostum pernikahan adat Jawa. Keduanya ketika itu masih ramping. Mata mereka memandang ke kamera dengan tatapan polos. Foto itu pula disertai sedikit cerita bagaimana SBY akhirnya meminang Ibu Ani sebagai istri.

Sebelumnya, SBY pula berkali-kali memposting foto-foto kemesraan keluarganya. Termasuk foto ketika Agus & Ibas kecil.

Pengamat Politik asal Charta Politika Arya Fernandes, berkata apa yang dilakukan sang SBY tadi adalah hal yang wajar, karena SBY dinilai ingin mengambil & menghasilkan citra positif kepada anak belia.

"Umumnya orang yang aktif di media sosial itu kan kelas menengah, terdidik, orang perkotaan & tentu anak belia. Jadi SBY ingin mengambil hati para generasi belia lewat penyampaian pesan-pesannya asal Facebook, termasuk foto itu tadi," istilah Arya ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (30/7).

Menurut Arya, SBY pula ingin memberikan sesuatu yang bersifat humanis kepada masyarakat lewat unggahan foto tadi. Layaknya foto-foto keluarga, SBY ingin memberikan persepsi bahwa beliau adalah sosok pemimpin keluarga yang baik & patut dicontoh.

"Semakin ditonjolkan foto yang beraspek mengenai keluarga, itu dapat menghasilkan orang semakin trenyuh & simpati kepada SBY, karena SBY adalah orang yang baik & berhasil menjadi pemimpin keluarga. Karena masih banyak orang yang belum memahami bagaimana kehidupan seseorang Presiden, itu hanya dapat dilakukan SBY lewat sosial media. Itu hal yang positif," ungkapnya.

Selain itu dari Arya, pengunggahan foto-foto pribadi didalam sosial media pula menjadi galat satu animo yang berkembang di pemimpin-pemimpin besar di dunia ketika ini. Misalnya Presiden Amerika Barack Obama yang pernah mengunggah pula foto-foto anaknya yang sedang bermain dalam ruangan kerja Obama.

"Saya kira itu animo pula, animo yang baik. Pimpinan harus memperlihatkan sisi personalitasnya ke publik. Dan aku rasa mungkin SBY pula mengikuti cara si Presiden Obama," imbuh Arya. [ian]

Non Aktifkan Akun Facebook Terlambat...

Non Aktifkan Akun Facebook Terlambat...

Gaung "hapus akun Facebook" lambat laun kian terdengar seusai dugaan terbongkarnya skandal pencurian atau bocornya data personal pengguna Facebook sang firma analisis data, Cambridge Analytica. Skandal ini seolah mengguncang dunia bukan saja alasannya adalah menyangkut keamanan data tertentu pengguna akan tetapi lebih dikarenakan kaitannya beserta super besar media sosial Facebook yang dinaungi sang Mark Zuckerberg. Imbas berasal terungkapnya skandal ini bagi Facebook sangatlah telak, sentimen negatif skandal tersebut dikabarkan menghasilkan nilai saham Facebook merosot tajam yang menjadikan kerugian mencapai puluhan triliun Rupiah.

Menanggapi skandal tersebut Mark Zuckerberg selaku CEO Facebook telah menghasilkan permohonan maaf berikut mengakui bertanggungjawab secara terbuka melalui kanal media sosialnya atas dugaan Cambridge Analytica telah memanen data kurang lebih sekitar 50 juta pengguna Facebook secara ilegal guna membantu tim kampanye Donald Trump memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016. Akan akan tetapi langkah yang Mark Zuckerberg lakukan ini menurut Penulis murni lebih dikarenakan alasan usaha semata guna menekan merosotnya nilai saham Facebook lebih jauh.

Dibalik skandal tersebut, apa yang menarik menurut Penulis ialah bagaimana cara Cambridge Analytica menyusupi sistem keamanan Facebook. Langkah yang dapat dikatakan brilian dimana mereka menyarukan diri sebagai aplikasi pihak ketiga (generik aplikasi ini poly beredar pada Facebook) yang meminta akses fakta data pengguna. Lantas dimana hebatnya?

Secara kinerja aplikasi yang Cambridge Analytica layaknya rangkaian psikotest yang dikirimkan secara terpola kepada pengguna beserta dalih sebuah survey. Pengguna yang mengakses (mengisi survey) melalui aplikasi tersebut secara nir sadar telah memberitahukan misalnya apa kepribadian mereka & bahkan mungkin turut juga menawarkan (men-share) aplikasi tersebut ke pengguna yang lain.

 Data-data hasil survey yang telah terkumpul kemudian diolah pulang sang sistem buat membangun skema yang dipakai buat mempengaruhi pengguna didasarkan  kepribadiannya kaitannya dalam Pemilihan Presiden tahun 2016 pada Amerika. Sistem ini sebenarnya serupa beserta konsep sistem analisis yang dipakai sang penggiat media sosial buat usaha ataupun kenaikan pangkat, dimana sistem mengolah data prilaku pengguna pada media sosial yang kemudian diolah menjadi rekomendasi berupa fakta, apps, maupun lainnya.

Yang menjadi pertanyaan Penulis kini ialah mengapa skandal ini mengundang kehebohan publik? Bukankah terlepas bocornya data tertentu pengguna Facebook bahwa para pengguna sebenarnya sudah mengumbar kepribadian melalui postingan pada majemuk jejaring sosial? Seolah nir muncul lagi tutur privacy alasannya adalah kesemua hal terkait pengguna diumbar, ibarat orang sedang pada toilet pun diunggah ke medsos. Gaung menonaktifkan Facebook mungkin dapat Penulis katakan terlambat disebabkan privacy yang diribut-ributkan sebenarnya kalau ditelaah pulang telah usang tiada.

Skandal bocornya data pengguna Facebook sampai dikala ini masih diselidiki sang pihak berwenang, sang karenanya publik sepatutnya nir perlu risau menanggapi maraknya pemberitaan yang beredar termasuk hingar bingar agar ramai-ramai menonaktifkan akun Facebook tertentu. Gaung yang mungkin diindikasikan bahwa muncul kepentingan didalamnya atau sebuah upaya buat menjatuhkan Facebook, beserta demikian para penggunanya beralih ke media sosial yang lain. Kalau sudah begini, siapa yang dapat menjamin bahwa data tertentu anda betul-betul kondusif? Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana muncul kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis tertentu. Terima kasih.

Artikel terkait : Konspirasi Intelejen & Spionase Cyber

Menkominfo tak ragu blokir Facebook bila jadi alat hasut

Menkominfo tak ragu blokir Facebook jikalau jadi indera hasut

Menteri Komunikasi serta Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan pemerintah tidak akan tanggung-tanggung memblokir Facebook, jikalau media umum besutan Mark Zuckerberg itu terindikasi digunakan menjadi indera penghasutan.

BERITA TERKAIT
Parlemen Uni Eropa cecar Mark Zuckerberg soal Cambridge Analytica & hoaks
Polri pertimbangkan periksa pihak Facebook AS terkait kebocoran data
Soal kebocoran data, Polri nilai Facebook belum kooperatif

Ia menyontohkan peristiwa yg terjadi di Myanmar. Dalam hal ini merujuk perkara Rohingya.

"Facebook mengakui bahwa Rohingnya itu keliru satunya merupakan ditimbulkan penggunaan media umum di sana, termasuk Facebook," katanya kepada suatu kesempatan di Jakarta.

Maka itu, buat perkara ini pihaknya tidak memiliki keraguan akan memblokir media umum yg dijadikan menjadi indera penghasutan, termasuk Facebook.

"Saya sudah menghasilkan pernyataan tidak punya keraguan buat menghindarkan Indonesia berdasarkan peristiwa mirip itu. Saya tidak punya keraguan buat memblokir atau shutdown kalau terdapat pertanda ke arah sana," jelasnya.

Lain hal memakai perkara penghasutan, Facebook kini tengah ramai diperbincangkan karena penyalahgunaan data. Diduga sebesar 1 juta data pengguna Facebook Indonesia disalahgunakan dalam perkara Cambridge Analytica (CA). Terkait hal ini, Menkominfo telah melayangkan Surat Peringatan Kedua (SP II) kepada Facebook.

SP II tersebut dikeluarkan karena pemerintah menemukan adanya aplikasi yg serupa CA yakni CubeYou serta AgregateIQ. Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan sanksi administrasi berupa teguran mulut serta tertulis.

"Makanya, kemarin kami keluarkan SP tambahan. Karena justru kami mengenali terdapat aplikasi yg mirip itu. Mereka pula kan katanya lagi melakukan audit hanya saya belum memahami kapan selesai auditnya," jelasnya dikala ditemui awak media di Gedung Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (11/4).

Sebagaimana diketahui, sesuai siaran pers Facebook, Rabu (4/4), mereka mengakui bahwa terdapat 87 juta data yg dimungkinkan disalahgunakan oleh CA. Dari 87 juta data yg kebobolan, sebagian akbar merupakan pengguna Facebook berdasarkan Amerika Serikat atau lebih kurang 81,6 persen data disalahgunakan. Selain Amerika Serikat, terdapat beberapa negara termasuk Indonesia.

Indonesia masuk urutan ketiga data yg disalahgunakan. Sekitar 1,3 persen berdasarkan 87 juta. Di atas Indonesia, terdapat Filipina yg kemungkinan akbar penyalahgunaan data pengguna berdasarkan negeri itu lebih kurang 1,4 persen. Selain ketiga negara itu di antaranya Inggris, Mexico, Kanada, India, Brazil, Vietnam, serta Australia. [idc]

Menkominfo soal Facebook Kami telah koordinasi memakai POLRI

Menkominfo soal Facebook Kami telah koordinasi bareng POLRI

Menteri Komunikasi serta Informatika (Menkominfo) Rudiantara, berkata akan segera berkoordinasi bareng Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terkait antisipasi diperlukannya penegakan hukum. Pernyataannya itu terkait penyalahgunaan data pengguna Facebook pada Indonesia yang dilakukan oleh Cambridge Analytica (CA).

BERITA TERKAIT
Menkominfo tegaskan tak pernah minta Instagram hapus foto Amien Rais-Rizieq
Menkominfo ingatkan sebar konten negatif berpengaruh pada karir
Hindari pengedaran obat palsu, pemerintah bakal untuk e-Apotek

"Kami juga telah mulai koordinasi bareng teman POLRI mengantisipasi diperlukannya penegakan hukum secepatnya," ucapnya, Kamis (5/4).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Chief RA, sejauh ini pemerintah tengah menunggu konfirmasi dari Facebook terkait jumlah pengguna Indonesia yang menjadi korban dari penyalahgunaan data CA melalui Facebook.

"Kami sedang meminta angka pastinya," jelasnya yang dikutip dari Liputan6.com.

Sebelumnya, Menkominfo sendiri telah menghubungi pihak Facebook terkait ramai pemberitaan penyalahgunaan data tersebut. Ia menanyakan kepada pihak Facebook terkait beberapa hal, pada antaranya:

1. Memberikan keterangan apakah dari 50 juta pengguna Facebook yang datanya digunakan CA, adakah yang berasal dari pengguna Fb Indonesia? Bika terdapat berapa besar?

dua. Meminta jaminan Facebook sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) comply bareng Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi.

"Sanksinya dapat mulai dari administrasi, denda badan hingga 12 tahun serta denda hingga Rp 12 miliar," terang Rudiantara

Sebagaimana diketahui, dari siaran pers Facebook, Rabu (4/4), mereka mengakui bahwa terdapat 87 juta data yang dimungkinkan disalahgunakan oleh CA.

Dari 87 juta data yang kebobolan, sebagian besar artinya pengguna Facebook dari Amerika Serikat atau lebih kurang 81,6 persen data disalahgunakan. Selain Amerika Serikat, terdapat beberapa negara termasuk Indonesia.

Indonesia masuk urutan ketiga data yang disalahgunakan. Sekitar 1,3 persen dari 87 juta. Di atas Indonesia, terdapat Filipina yang kemungkinan besar penyalahgunaan data pengguna dari negeri itu lebih kurang 1,4 persen. Selain ketiga negara itu pada antaranya Inggris, Mexico, Kanada, India, Brazil, Vietnam, serta Australia.

Sumber: Liputan6.com [ega]

Menkominfo panggil Facebook jelaskan duduk perkara kebocoran data

Menkominfo panggil Facebook jelaskan kasus kebocoran data

Menteri Komunikasi & Informatika (Menkominfo) Rudiantara, menyatakan akan memanggil perwakilan Facebook Indonesia sore ini. Tujuannya buat mendengarkan penerangan pihak mereka terkait kebocoran data pengguna Indonesia.

BERITA TERKAIT
Parlemen Uni Eropa cecar Mark Zuckerberg soal Cambridge Analytica & hoaks
Polri pertimbangkan periksa pihak Facebook AS terkait kebocoran data
Soal kebocoran data, Polri nilai Facebook belum kooperatif

"Ya benar, aku telah telepon perwakilan Facebook Indonesia & memanggilnya buat bertemu bareng aku sore nanti," katanya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Kamis (lima/4).

Sebagaimana diketahui, didasarkan  siaran pers Facebook, Rabu (4/4), mereka mengakui bahwa terdapat 87 juta data yg dimungkinkan disalahgunakan oleh Cambridge Analytica.

Dari 87 juta data yg kebobolan, sebagian besar adalah pengguna Facebook dari Amerika Serikat atau lebih kurang 81,6 % data disalahgunakan. Selain Amerika Serikat, ada beberapa negara termasuk Indonesia.

Indonesia masuk urutan ketiga data yg disalahgunakan. Sekitar 1,3 % dari 87 juta. Di atas Indonesia, ada Filipina yg kemungkinan besar penyalahgunaan data pengguna dari negeri itu lebih kurang 1,4 %. Selain ketiga negara itu pada antaranya Inggris, Mexico, Kanada, India, Brazil, Vietnam, & Australia.

Menurut Menkominfo, kalau benar hal itu terjadi, maka Facebook melanggar Peraturan Menteri (PM) Kominfo Tahun 2016 ihwal Perlindungan Data Pribadi & Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Sanksinya mampu mulai dari administrasi, hukuman badan sampai 12 tahun & denda sampai Rp 12 miliar," jelas Rudiantara dalam pesan singkat yg dikutip dari Liputan6.com, Kamis (lima/4).

Dikatakannya, sejauh ini pemerintah tengah menunggu konfirmasi dari Facebook terkait jumlah pengguna Indonesia yg menjadi korban dari penyalahgunaan data Cambridge Analytics melalui Facebook. Kemkominfo juga telah berkoordinasi bareng aparat kepolisian terkait hukuman tersebut.

"Kami sedang meminta angka pastinya," jelasnya. [idc]

Menkominfo Facebook Belum Bayar Pajak kepada Indonesia

Menkominfo Facebook Belum Bayar Pajak di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mendapatkan perwakilan Facebook Asia Pasifik di Kantor Kominfo Medan Merdeka, Jakarta, pada hari ini, Senin (7/5/2018). Pertemuan berlangsung lebih kurang setengah jam, dari pukul 13.00 hingga 13.30 WIB.

Agenda utamanya membahas hal-hal terkait insiden penyalahgunaan satu juta data pengguna Facebook Indonesia sang pihak ketiga. Selain itu, Rudiantara jua menyoroti contoh usaha jejaring sosial bernuansa biru tadi.

"Saya tanya contoh usaha Knda di Indonesia bagaimana. Orang lain telah bayar pajak, bikin PT di Indonesia, Knda belum," istilah beliau, ditemui sesaat sebelum berkecimpung dari Kantor Kominfo, lebih kurang pukul 16.30 WIB.

Diketahui, Facebook telah mempunyai loka kerja operasional di Capital Place Lantai 49, Gatot Subroto, Jakarta, sejak Agustus 2017 lalu.

Kala itu, Country Director Facebook Indonesia, Sri Widowati, berkata Facebook telah sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sejak Maret 2017.

Kendati begitu, menurut Rudiantara, loka kerja Facebook Indonesia tadi masih berupa perusahaan layanan (service company), bukan menangani usaha. Artinya, Facebook belum secara resmi membayar pajak pendapatan di Tanah Air.

Baca jua : Facebook Resmi Buka Kantor di Indonesia

"Saya minta kehadiran Facebook di Indonesia modelnya diubah. Ini buat meng-address 3 hal. Pertama soal customer service, lalu hak dan kewajiban hukum, dan perkara fiskal. Saya bilang ubah cepat," Rudiantara menuturkan.

Menteri yg kerap disapa Chief RA tadi sejatinya mengapresiasi niat baik Facebook buat tiba ke Kominfo dan menyampaikan update soal operasionalnya di Indonesia. Meski demikian, niat baik saja tak cukup bila nir disertakan menggunakan tindakan.

Baca jua : Utang Pajak Facebook di Indonesia Capai Rp 3 Triliun

"Facebook tiba menyampaikan update berarti muncul itikad baik. Tapi itu saja belum cukup buat selesaikan perkara di Indonesia," ujarnya.

Chief RA tak menyampaikan tenggat tertentu bagi Facebook buat mengubah contoh bisnisnya. Ia sesumbar rujukan hukumnya bakal lebih mengikat waktu Peraturan Menteri (Permen) perihal layanan Over The Top (OTT) dikeluarkan pada kuartal ketiga tahun ini.

"Begitu Permen OTT keluar, nggak dapat lari-lari lagi," beliau memungkasi.

Baca jua : Pajak Saja Tembus Triliunan Rupiah, Google Dapat Duit Dari Mana?